LEBAK — Kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Lebak Selatan, Kabupaten Lebak, Banten, mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi.
Sejumlah bantuan berupa pendistribusian air bersih telah disalurkan kepada warga terdampak, baik melalui mobil pemadam kebakaran (Damkar) maupun pihak terkait lainnya. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan.
Namun demikian, Anggota DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rijal M.I.Kom, menilai bahwa pendistribusian air bersih melalui mobil tangki belum dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan yang terus berulang setiap musim kemarau.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dan berkelanjutan agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi kesulitan air bersih ketika musim kemarau tiba.
“Pendistribusian air bersih melalui mobil tangki, baik dari Damkar maupun instansi lainnya, tentu patut kita apresiasi karena sangat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Namun, bantuan tersebut sifatnya sementara. Kita perlu memikirkan solusi jangka panjang agar persoalan kekeringan dan krisis air bersih ini tidak terus berulang setiap tahun,” ujar Rijal.
Ia menegaskan, persoalan kekeringan di wilayah Lebak Selatan harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi pemerintah daerah dan instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam penyediaan infrastruktur air bersih.
Rijal mendorong agar pemerintah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang rawan kekeringan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara terencana dan tepat sasaran. Selain itu, pembangunan sarana penyediaan air bersih perlu menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.
Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan, di antaranya pembangunan sumur bor di wilayah yang memungkinkan, penyediaan penampungan air hujan, pengembangan jaringan perpipaan, serta optimalisasi sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan.
“Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika masyarakat mengalami kesulitan, tetapi juga melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang mampu mencegah persoalan serupa terjadi kembali. Wilayah yang setiap tahun mengalami kekeringan perlu mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang terukur,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar penanganan kekeringan tidak dilakukan secara parsial. Pemerintah desa, kecamatan, BPBD, dinas terkait, serta pihak lainnya perlu bersinergi dalam mengidentifikasi kebutuhan dan mencari solusi yang sesuai dengan kondisi geografis masing-masing wilayah.
Menurut Rijal, ketersediaan air bersih bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat di wilayah yang terdampak kekeringan harus mendapatkan perhatian dan pelayanan yang memadai.
Ia berharap pemerintah daerah Kabupaten Lebak dapat menyusun langkah konkret dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air bersih di Lebak Selatan, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan pengiriman air setiap musim kemarau.
“Jangan sampai setiap musim kemarau masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama. Bantuan darurat tetap harus berjalan, tetapi solusi permanen juga harus mulai disiapkan. Harapan kita, masyarakat Lebak Selatan bisa mendapatkan akses air bersih yang layak, mudah dijangkau, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Persoalan kekeringan ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat perencanaan penyediaan air bersih, sehingga penanganan tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. (red)
