Tolak Omnibus Law, Cipayung Plus Tangsel Unjuk Rasa di Kantor DPRD dan Wali Kota Tangsel

Aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law di DPRD Tangsel / Foto : Sahabat Rakyat Banten

Sahabat Rakyat Banten – Aliansi OKP Cipayung Plus Tangerang Selatan melakukan unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) didepan Kantor DPRD dan Kantor Walikota Tangerang Selatan, Kamis (8/10/2020).

Aksi tersebut dihadiri oleh beberapa organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi OKP Cipayung Plus Tangerang Selatan, seperti PMII Cabang Ciputat, HMI Cabang Ciputat, GMNI Tangsel, Kammi Tangsel, IMM Tangsel, SEMMI Tangsel, dan Hikmah Budhi Cabang Tangsel.

Ribuan massa melakukan unjuk rasa lantaran menolak pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (5/10). UU ini dianggap merugikan dan dinilai tidak pro terhadap rakyat, mengingat terdapat beberapa poin dalam UU ini yang dianggap bertentangan dengan semangat konstitusi.

Ramadhan selaku ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat menerangkan, bahwa aksi tersebut digelar atas dasar menyuarakan aspirasi publik terhadap pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker yang dinilai tidak transparan dan memiliki banyak polemik.

“Tujuan digelarnya aksi ini adalah untuk menyuarakan tentang UU Omnibus law Ciptaker, dimana dilamnya terdapat banyak sekali polemik, karna kurangnya partisipasi publik terhadap pembahasan UU tersebut, dan itu bertentangan dengan pasal 12 UUD 1945, dimana sudah kita ketahui bahwa pembentukan UU Omnibus law Ciptaker ini di lakukakan dengan diam dan sangat cepat,” Ujar Ramadhan.

Dalam aksi tersebut, Aliansi OKP Cipayung Plus Tangerang Selatan menyampaikan sembilan tuntutan, dan meminta kepada DPRD Tangsel untuk mengawal dan menyampaikan sembilan tuntutan tersebut kepada DPR RI.

“Kami yang tergabung di Cipayung Plus Tangerang Selatan melakukan aksi untuk menyuarakan kepentingan buruh dll, yang sudah tertuang di sembilan tuntutan kami, dan hal tersebut sudah saya sampaikan ke DPRD Tangsel, untuk mengawal ini kepada DPR RI untuk meninjau kembali jika tidak maka kita sebagai OKP Cipayung Tangsel akan menggelar aksi dengan masa yang lebih besar, Karna menyangkut hidup banyak, kalau tidak kami akan mendesak presiden mengeluarkan Perpu” Ujar Ramadhan. (pfs)