Kepala Daerah Terpilih Berstatus Tersangka KPK Akan Tetap Dilantik

KPK
Sumber : ANTARA FOTO-GALIH PRADIPTA

Sahabat Rakyat Banten – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan kepala daerah terpilih berstatus tersangka KPK akan tetap dilantik. Namun jika menjadi tahanan, maka posisinya langsung dinonaktifkan. Pilkada tidak akan menghalangi proses hukum, begitupun sebaliknya.

“Saat Pilkada proses hukum lanjut proses hukum. Bahkan ada yang terpilih terpaksa dilantik di kantor KPK,” kata Firli dalam acara Webinar Pembekalan Cakada yang disiarkan akun Youtube Kanal KPK, Selasa (10/11/2020).

Kejadian serupa pernah beberapa kali terjadi. Sejumlah nama yang dilantik saat berstatus tahanan KPK antara lain Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengungkapkan penyelidikan dugaan korupsi terhadap beberapa calon kepala daerah pada Pilkada 2020 telah dilakukan.

“Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan telah memulai penyelidikan pada beberapa pasangan yang ikut di dalam penyelenggaraan pilkada ini,” kata Nawawi dalam Pembekalan Cakada Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat yang disiarkan kanal Youtube KPK, Kamis (5/11/2020). (MN)