ASN Kembali Bermain Politik di Pilkada Tangsel

Kadis Triyono
Screenshoot chat Kadis Triyono melakukan kampanye terselebung kepada salah satu pasangan Calon Pilkada Tangsel

Sahabat Rakyat Banten – Dugaan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) kepada salah satu pasangan Calon di Pilkada Kota Tangsel kembali muncul.

Beredar chat Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Taryono di berbagai Platform Media Sosial, chat tersebut berisi himbauan “Ibu” untuk mencetak alat peraga kampanye virtual salah satu pasangan Calon Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan.

“Mohon izin arahan ibu, jika membutuhkan tinggal cetak,” Tulis Taryono dalam chat viral yang diteruskan dari pengirim sebelumnya.

Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tersebut, pasalnya Dinas Pendidikan secara tugas berada disektor yang mendidik pembentukan moral dan karakter, sehingga tindakan tersebut harus tanggapi secara tegas.

“Tindakan tersebut telah menyalahi aturan, karna pertama ASN itu harus netral, kedua sebagai Kepala Dinas Pendidikan seharusnya menjadi sosok ASN yang diteladani karna sektor pendidikan adalah sektor pendidikan karakter, saya pikir apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas ini adalah Penyalahgunaan wewenang dan ini tidak boleh dibiarkan saja karna akan menjadi preseden buruk, sehingga harus ditindak tegas secara hukum,” Ujar Ubaid kepada Wartawan Sahabat Rakyat Banten, Senin (19/10).

Senada dengan Ubaid, Alfian Mujahidin selaku Direktur Local Goverment Studies (Logos) menilai bahwa Aparatur Sipil Negara tidak seharusnya terlibat dalam politik praktis.

“Tidak sepantasnya seorang ASN apalagi Kepala Dinas ikut ikutan menjadi tim sukses atau menghimbau seluruh bawahannya untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu. Apalagi ini dinas yang terkait dengan pembentukan moral dan karakter yakni Dinas Pendidikan. Hal ini perlu di tanggapi secara serius oleh semua stakehoder civil society. Agar yang bersangkutan tidak menggulang kembali dan harus ada efek jera yang efektif,” Ujar Alfian.

Ubaid juga menghimbau Bawaslu Tangsel untuk turun tangan mengusut langsung tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan tersebut, dengan tidak menunggu laporan pelanggaran, melainkan mengusut langsung melalui rekam jejak digital. (pfs)