Kominfo Tidak Akan Memblokir Media Sosial Pasca Kerusuhan Omnibus Law

Kominfo
Logo Kominfo (Source: Kominfo.go.id)

Sahabat Rakyat Banten – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjelaskan, bahwa tidak akan ada pemblokiran Media Massa pasca terjadinya kerusuhan Massa yang menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurut Menteri Kominfo, Johny G Plate pemberitaan mengenai pemblokiran media sosial tidak benar adanya.

“Hoax. Tugas AIS Kominfo (Patroli Siber Kominfo) adalah untuk menjaga ruang digital agar tetap bersih dan sehat. Demikian amanat UU ITE kepada Kominfo,” Ujar Johny, Jumat (09/10/20).

Sebelumnya pada Kamis malam (08/10/20), pasca terjadinya kerusuhan, beredar informasi mengenai pemblokiran Media Sosial diantaranya Aplikasi Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, dan Tiktok.

“Jika juga ditemukan ada tindak pidana maka penegakan hukum perlu dilakukan oleh aparat hukum dalam hal ini Bareskrim Polri. Kominfo berkomunikasi secara rutin dalam kerja sama dengan Bareskrim Polri, BNPT dan Lembaga Negara serta kementrian terkait lainnya,” tambah Johny.

Pemblokiran dan dibatasinya media sosial memang sempat terjadi di Indonesia pada tahun 2019 lalu,pasca terjadinya kerusuhan penolakan terhadap RUU KPK 2019.

Di sisi lain, Hoax mengenai berbagai macam topik tentang Omnibus Law, bahkan Hoax tentang Virus Covid 19 memang kerapkali terjadi beberapa hari ini.

Menteri Kominfo, Johny G plate juga menambahkan jika membersihkan platform media sosial, termasuk YouTube, Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok dari hoaks merupakan tugas rutin kementerian berkoordinasi dengan penegak hukum, kementerian, lembaga negara dan BNPT jika ada tindak pidana dari temuan hoaks tersebut.
“Ini tugas rutin dan dilaksanakan termasuk terkait Hoax Covid 19 dan Hoax UU Omnibus Cipta Kerja,” Ujar Johnny. (IR)