Presiden Beri Klarifikasi Disinformasi UU Cipta Kerja

Foto Presiden Jokowi (Source : cnnindonesia.com)

Sahabat Rakyat Banten – Presiden akhirnya memberikan klarifikasi terkait UU Cipta Kerja yang menghebohkan jagat Indonesia. Pernyataan Jokowi disampaikan dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jum’at (9/10/20) sore.

Jokowi melihat, bahwa demonstrasi pada dasarnya dilatarbelakangi disinformasi UU Cipta kerja dan hoax di media sosial. “Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP (Upah Minimum Provinsi), UMK (Upah Minum Kota/Kabupaten), UMSP (Upah Minum Sektorla Provinsi), hal ini tidak benar. Karena faktanya, UMR tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam, ini juga tidak benar.”

Jokowi mengatakan, dalam UU Cipta Kerja banyak aturan yang menguntungkan para pekerja. “Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka,” tutur Jokowi.

Kendati demikian, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti mengatakan UU Cipta Kerja tidak mempertimbangkan aspirasi rakyat. Ia menyebutkan, DPR dan pemerintah memang mengundang para pakar, ahli, dan kelompok masyarakat untuk menampung masukan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Namun, masukan tersebut tidak ditindaklanjuti. “Hanya sekadar memanggil (kelompok masyarakat), tetapi what next-nya itu tidak dijalankan.” (MN)